Pada 25 Agustus, Wakil Miguel Luis R. Villafuerte mengajukan Undang-Undang Cadangan Strategis Bitcoin di Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, mengusulkan pembentukan cadangan bitcoin yang dikelola pemerintah untuk mendiversifikasi aset nasional dan mendukung pengurangan utang. RUU tersebut mengharuskan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) untuk membeli 2.000 BTC setiap tahun selama lima tahun, mengumpulkan total 10.000 BTC, dengan dana hanya dapat diakses untuk pembayaran utang berdaulat selama periode penguncian 20 tahun.
Peraturan ini terinspirasi dari cadangan strategis berbasis komoditas seperti Cadangan Minyak Strategis AS dan stok sirup maple Kanada, bertujuan memanfaatkan karakteristik deflasioner bitcoin untuk melindungi dari depresiasi peso dan tekanan inflasi. Usulan Villafuerte mengharuskan fasilitas penyimpanan dingin didirikan di berbagai lokasi geografis di Filipina, diaudit setiap kuartal melalui attestation kriptografi dan diverifikasi oleh pihak ketiga independen.
Berdasarkan undang-undang ini, gubernur bank sentral dibatasi dari menjual lebih dari 10 persen cadangan dalam setiap jangka waktu dua tahun setelah periode 20 tahun awal berakhir. RUU tersebut mengatur bahwa fork dan token airdrop yang berasal dari kepemilikan harus disimpan selama setidaknya lima tahun, dengan perlindungan eksplisit yang menjamin kepemilikan pribadi dan non-konfiskasi kepemilikan bitcoin oleh warga negara.
Dengan menyebut tingkat utang nasional yang baru-baru ini mendekati $285 miliar, atau 60 persen dari PDB, para pendukung berpendapat bahwa cadangan bitcoin dapat berperan sebagai bantalan aset anti siklus selama tekanan fiskal. Namun, para kritikus mengingatkan tentang volatilitas harga bitcoin dan menyerukan manajemen risiko yang kuat, termasuk penggunaan derivatif dan strategi lindung nilai berlapis untuk mengurangi fluktuasi harga ekstrem.
BSP diberi tugas untuk merumuskan pedoman pelaksanaan, termasuk kriteria pengelolaan dompet, protokol keamanan, dan standar pelaporan. Undang-undang ini juga mengharuskan pengungkapan publik secara periodik mengenai valuasi cadangan, catatan transaksi, dan hasil audit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Jika disahkan, Filipina akan bergabung dengan kelompok terbatas negara yang mengeksplorasi cadangan kripto berdaulat, menandakan pendekatan baru dalam keuangan publik. Pengamat internasional dan lembaga pemeringkat kredit akan memantau dampak kebijakan ini terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan investor, saat negara berkembang lain mempertimbangkan strategi diversifikasi serupa di tengah dinamika keuangan global yang terus berkembang.
Komentar (0)