Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah memulai fase kedua dari “crypto sprint” mereka, sebuah upaya pembuatan aturan yang ditargetkan untuk memperkuat pengawasan perdagangan aset digital spot. Pelaksana Ketua Caroline D. Pham menekankan bahwa sprint baru ini bertujuan untuk menerapkan rekomendasi Kelompok Kerja Presiden tentang Pasar Aset Digital melalui proses konsultasi publik yang berlangsung hingga 20 Oktober 2025.
Fase ini mengikuti sprint crypto awal yang berfokus pada memungkinkan kontrak crypto spot di bursa berjangka. Fase ini memprioritaskan tiga tujuan utama: meningkatkan transparansi aktivitas perdagangan, mengurangi risiko sistemik terkait perdagangan ritel dengan leverage, dan memperkuat perlindungan konsumen. Para pemangku kepentingan termasuk investor institusional, partisipan ritel, dan tempat perdagangan diundang untuk memberikan masukan tentang pedoman klasifikasi dan amandemen aturan yang diusulkan.
Dari 18 rekomendasi yang dipaparkan oleh Kelompok Kerja Presiden, dua secara langsung menargetkan CFTC. Yang pertama menyerukan protokol yang jelas untuk mengkategorikan aset digital sebagai komoditas dan menetapkan kriteria pendaftaran untuk platform keuangan terdesentralisasi. Yang kedua mendesak modernisasi aturan yang mengatur produk derivatif berbasis blockchain. Rekomendasi lainnya melibatkan koordinasi dengan Komisi Sekuritas dan Bursa serta Departemen Keuangan untuk memastikan kerangka kerja federal yang terpadu.
Calon ketua CFTC dari pemerintahan Trump, Brian Quintenz, masih menunggu konfirmasi Senat. Sementara itu, keterbatasan sumber daya internal dan pengurangan staf menjadi tantangan yang mungkin memengaruhi jadwal pelaksanaan. Para pelaku pasar memuji komitmen agensi terhadap keterlibatan pemangku kepentingan namun memperingatkan bahwa keberhasilan akan bergantung pada kolaborasi antar lembaga yang efektif untuk mencegah regulasi yang terfragmentasi.
Komentar (0)