Pusat Tanggap Darurat Virus Komputer Nasional Tiongkok mengeluarkan sebuah laporan pada tanggal 11 November yang menuduh bahwa penegak hukum Amerika Serikat menyita 127.000 bitcoin yang sebelumnya dicuri dari kolam penambangan LuBian pada tahun 2020. Laporan tersebut menilai pencurian asli itu dilakukan oleh aktor ancaman tingkat negara, dan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS berikutnya mewakili sebuah operasi berkelanjutan oleh organisasi yang sama, bukan sekadar penyitaan aset rutin.
Analisis teknis CVERC menguraikan sebuah garis waktu di mana bitcoin yang dicuri tetap dorman hingga pertengahan 2024, ketika perusahaan pengawasan blockchain Arkham mengidentifikasi aliran transaksi yang mengalihkan dana ke dompet-dompet yang terkait dengan otoritas Amerika Serikat. Menurut laporan, alat canggih digunakan untuk mengaburkan transfer aset, menunjukkan taktik yang canggih sesuai dengan operasi yang didanai negara. Penandaan forensik Arkham memperkuat klaim bahwa lembaga AS melakukan transfer terakhir dari dompet yang disembunyikan.
Pemerintah AS menyatakan bahwa penyitaan bitcoin tersebut adalah langkah penegakan hukum yang sah yang menargetkan hasil kejahatan siber. Seorang juru bicara Departemen Kehakiman menggambarkan tindakan tersebut sebagai bagian dari prosedur standar untuk memulihkan aset yang terkait dengan skema penipuan yang kompleks, sambil menekankan kepatuhan terhadap kerangka hukum internasional. Departemen Keuangan AS belum mengeluarkan komentar tambahan pada saat publikasi.
Tuduhan Utama
- Aset yang dicuri: 127.000 BTC (sekitar $13 miliar pada penilaian saat ini)
- Peretasan asli: pelanggaran terhadap kolam penambangan LuBian pada 2020
- Waktu penyitaan: transfer dompet ke alamat AS pada pertengahan 2024
- Penuduh: CVERC (Tiongkok)
- Perselisihan: tindakan penegakan hukum pemerintah AS
Laporan tersebut menyoroti potensi dampak geopolitik dari pemulihan aset lintas negara dalam domain mata uang kripto. Media negara Tiongkok menggambarkan kejadian ini sebagai eskalasi ketegangan, sementara analis hukum menekankan tantangan dalam menyelaraskan klaim kedaulatan di jaringan terdesentralisasi. Para pakar industri mencatat bahwa kejelasan dalam perjanjian bilateral dan perjanjian bantuan hukum timbal balik mungkin diperlukan untuk menanggapi klaim penyitaan yang keliru.
Tidak ada verifikasi independen terhadap laporan CVERC yang telah dipublikasikan. Organisasi riset yang melacak data on-chain mengonfirmasi transfer besar, tetapi atribusi tetap bersifat interpretatif berdasarkan heuristik dompet dan metadata transaksi. Pengamat memperingatkan bahwa transparansi blockchain tidak menyelesaikan sengketa kepemilikan hukum, yang bergantung pada yurisdiksi nasional dan kewajiban perjanjian.
Insiden ini menekankan friksi yang sedang berlangsung antara kekuatan ekonomi utama atas kendali dan regulasi aset digital. Seiring adopsi cryptocurrency meluas, operasi pemulihan aset dapat semakin bersinggungan dengan pertimbangan keamanan nasional. Perkembangan lebih lanjut diprediksi seiring kedua belah pihak menyajikan bukti dan terlibat dalam saluran diplomatik.
Komentar (0)