Pada 17 September 2025, Reuters menerbitkan analisis buletin India File yang menyoroti pendekatan bernuansa negara tersebut terhadap cryptocurrency. India tetap berhati-hati, menghindari larangan total sekaligus menolak kerangka regulasi yang luas, dengan tujuan melindungi konsumen dari volatilitas pasar dan risiko keuangan potensial tanpa sepenuhnya menghambat inovasi.
Bank Sentral India (RBI) telah berulang kali memperingatkan bahaya cryptocurrency, mengutip kekhawatiran terkait pencucian uang, penipuan, dan stabilitas makroekonomi. Meskipun Mahkamah Agung membatalkan larangan de facto RBI sebelumnya terhadap perdagangan kripto karena alasan ketidakwajaran, bank sentral terus mendorong agar penggunaan aset digital diminimalkan dan menyoroti kurangnya perlindungan konsumen.
Sebaliknya, Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI) telah menyatakan minat untuk mengatur aset kripto, mengakui kehadiran mereka yang semakin meluas di masyarakat umum. Keterbukaan tentatif SEBI meliputi eksplorasi kerangka stablecoin dan langkah-langkah perlindungan investor. Namun, sikap hati-hati bank sentral masih berlaku, sehingga legislasi formal mengenai kripto masih tertunda.
Pemerintah India memilih kebijakan menunggu dan mengamati, percaya bahwa regulasi rinci dapat melegitimasi kripto tetapi gagal mengurangi risiko inherennya. Sikap ini berbeda dengan tren global dimana yurisdiksi telah menerapkan kerangka kerja yang kuat untuk perizinan aset digital, perpajakan, dan perlindungan investor guna mendorong pertumbuhan industri.
Analisis mencatat bahwa meskipun kapitalisasi pasar kripto India sebesar $4 triliun tetap signifikan, para investor negara tersebut menghadapi volatilitas tinggi tanpa jalur regulasi yang terstruktur. Paparan rumah tangga tetap terbatas sekitar $4,5 miliar, menunjukkan partisipasi ritel secara ekonomi moderat namun secara budaya menonjol di kalangan demografis muda.
Kritikus berargumen bahwa ketidakpastian regulasi India berisiko kehilangan talenta dan investasi ke pasar yang lebih ramah kripto. Pendukung berpendapat bahwa memprioritaskan stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen sejalan dengan kepentingan nasional, terutama mengingat rendahnya tingkat literasi keuangan. Perdebatan berlanjut saat pembuat kebijakan mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan manajemen risiko.
Pendekatan hati-hati India menggambarkan kompleksitas yang dihadapi ekonomi berkembang dalam mengintegrasikan keuangan terdesentralisasi ke dalam sistem perbankan dan moneter tradisional. Jalur regulasi akhir akan membentuk peran India dalam ekosistem kripto global dan mempengaruhi perdebatan kebijakan yang lebih luas tentang tata kelola aset digital.
Komentar (0)