Pendiri Telegram Pavel Durov menanggapi penyelidikan yang berlangsung selama setahun oleh penegak hukum Prancis, menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan dirinya atau perusahaan dalam aktivitas kriminal. Durov menggambarkan penangkapannya pada Agustus 2024 sebagai “secara hukum dan logis absurd,” berargumen bahwa memegang eksekutif platform bertanggung jawab atas tindakan pengguna independen menetapkan preseden yang berbahaya. Ia menekankan bahwa Telegram mematuhi moderasi standar industri dan mematuhi semua permintaan yang mengikat secara hukum, menolak untuk menerapkan pintu belakang atau menyerahkan kunci enkripsi yang dapat mengompromikan privasi pengguna. Durov mengungkapkan bahwa pembatasan perjalanan yang sedang berlangsung mengharuskannya kembali ke Prancis setiap dua minggu, tanpa jadwal yang jelas untuk persidangan atau banding. Ia menuduh pemerintah Prancis telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada citra negara sebagai benteng kebebasan, sebuah sikap yang didukung oleh organisasi hak asasi manusia dan pendukung kebebasan berbicara di seluruh Eropa.
Kasus ini menuai kecaman luas dari komunitas kripto, kelompok hak digital, dan pengamat internasional, memicu debat tentang keseimbangan antara penegakan hukum dan otonomi platform. Presiden Prancis Emmanuel Macron membela pihak berwenang, menegaskan bahwa penyelidikan ini bersifat apolitis dan hanya berfokus pada kepatuhan terhadap hukum Prancis. Sebagai tanggapan, Durov menantang pejabat untuk menunjukkan pelanggaran spesifik oleh Telegram, menyoroti rekam jejak platform dalam kerja sama pada permintaan penghapusan konten. Para ahli hukum mencatat bahwa hasilnya dapat membentuk regulasi masa depan seputar enkripsi dan tanggung jawab perantara di seluruh Uni Eropa. Para pemangku kepentingan industri memperhatikan potensi dampak bagi layanan pesan terdesentralisasi dan ekosistem Web3 yang lebih luas, di mana privasi dan ketahanan terhadap sensor tetap menjadi nilai inti.
Ke depan, tim hukum Durov berencana mengajukan mosi agar perkara ini dibatalkan, berargumen kurangnya bukti dan ketidakteraturan prosedural. Sementara itu, anggota Parlemen di Prancis dan Uni Eropa sedang membahas kerangka legislatif yang bertujuan untuk akuntabilitas platform digital, dengan beberapa mengusulkan regulasi enkripsi yang lebih ketat. Penyelesaian penyelidikan ini dapat mempengaruhi kebijakan global tentang privasi digital, perlindungan data pengguna, dan tanggung jawab hukum penyedia teknologi. Basis pengguna Telegram yang terus berkembang—sekarang melebihi 800 juta pengguna aktif bulanan—tetap waspada, mengevaluasi masa depan platform di yurisdiksi di mana tekanan regulasi mungkin meningkat. Kasus ini menyoroti gesekan antara pengawasan pemerintah dan perusahaan teknologi yang menjunjung komunikasi yang aman dan pribadi.
Komentar (0)