Rincian Putusan Pengadilan
Pengadilan Tinggi Madras mengeluarkan perintah sementara pada 25 Oktober 2025, mencegah operator WazirX di India, Zanmai Labs, untuk mendistribusikan kembali 3.532 XRP milik seorang pengguna sebagai bagian dari skema token pemulihan yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi Singapura. Hakim N. Anand Venkatesh mengakui kepemilikan cryptocurrency sebagai properti yang dapat dititipkan dalam trust, sebuah keputusan yang berpotensi memengaruhi perlakuan hukum terhadap aset digital di India.
Latar Belakang dan Konteks
WazirX menghentikan penarikan setelah peretasan senilai $230 juta pada Juli 2024. Rencana restrukturisasi yang dipimpin Singapura tersebut mengusulkan penerbitan token pemulihan kepada pengguna yang terdampak, mendistribusikan kembali aset yang dapat dipulihkan secara proporsional. Pemohon, seorang pengguna WazirX sejak lama, menantang kewenangan bursa untuk mengalokasikan ulang XRP miliknya berdasarkan syarat layanan bursa dan perintah pengadilan asing.
Preseden Hukum
Dengan mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai properti trust, Pengadilan Tinggi Madras menyimpang dari pandangan tradisional yang memperlakukan aset digital sebagai saldo kontrak atau kustodian. Putusan ini dapat membentuk preseden untuk perlindungan berorientasi pengguna, memperkuat prinsip bahwa aset digital tetap milik pengguna akhirnya meskipun ada restrukturisasi yang didorong oleh bursa.
Implikasi bagi Bursa
Bursa India yang beroperasi di bawah induk asing mungkin menghadapi peningkatan risiko litigasi domestik. Pengguna dapat mencari perlindungan hukum lokal terhadap restrukturisasi apa pun yang dianggap mengurangi kepemilikan mereka. Bursa kemungkinan besar akan meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan pengguna untuk mengurangi tantangan hukum serupa di masa depan.
Langkah Selanjutnya
Pengadilan memerintahkan Zanmai Labs untuk memberikan jaminan bank yang setara dengan nilai XRP milik pemohon yang dibekukan, diperkirakan sebesar 9,56 lakh rupee (sekitar $11.500). Sesi persidangan penuh dijadwalkan pada bulan November. Pemangku kepentingan di seluruh ekosistem kripto, termasuk badan regulator dan pakar hukum, akan memantau kasus ini untuk dampak yang lebih luas terhadap yurisprudensi aset digital di India.
Komentar (0)