Dalam langkah diplomatik yang tak terduga, Presiden Sadyr Japarov dari Kirgizstan secara resmi meminta bantuan dari pemerintah Amerika Serikat dan Inggris setelah sanksi baru-baru ini dijatuhkan pada beberapa platform cryptocurrency yang beroperasi di yurisdiksi Kirgizstan. Sanksi yang diumumkan minggu lalu oleh otoritas Inggris menargetkan jaringan tempat perdagangan aset digital lokal yang dituduh memfasilitasi penghindaran sanksi oleh entitas Rusia pasca konflik Rusia-Ukraina.
Menurut pernyataan resmi, Kantor Implementasi Sanksi Keuangan (OFSI) dari Departemen Keuangan Inggris menetapkan tiga bursa kripto Kirgizstan dan dua penyedia dompet, dengan tuduhan telah memproses ratusan juta dolar dalam transaksi yang terkait dengan individu dan perusahaan Rusia yang dikenai sanksi. Sanksi tersebut meliputi pembekuan aset, larangan perjalanan bagi eksekutif, dan larangan bagi orang Inggris untuk melakukan bisnis dengan entitas yang ditunjuk.
Kantor Presiden Japarov merilis surat yang ditujukan kepada Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Rishi Sunak, yang mengungkapkan keprihatinan bahwa sanksi tersebut dijatuhkan tanpa konsultasi sebelumnya dengan Bishkek dan telah merugikan warga Kirgizstan yang menggunakan layanan ini untuk remitansi lintas batas yang sah. Surat tersebut menegaskan niat Kirgizstan untuk meningkatkan pengawasan regulasi atas aset digital, termasuk pemeriksaan KYC/AML wajib, pelaporan transaksi, dan kerja sama dengan unit intelijen keuangan internasional.
Dalam permohonannya, Presiden Kirgiz menawarkan kerja sama dengan otoritas AS dan Inggris dalam pengembangan praktik terbaik untuk analitik blockchain, integrasi penyaringan sanksi, dan kerangka investigasi bersama. Ia mengusulkan pembentukan gugus tugas trilateral untuk menganalisis laporan aktivitas mencurigakan dan mengoordinasikan bantuan hukum dan teknis yang bertujuan membedakan aliran ilegal dari remitansi kripto sah yang penting bagi ekonomi Kirgizstan.
Permintaan ini menandai perubahan penting dalam pendekatan Kirgizstan terhadap pengawasan mata uang digital. Hingga kini, negara ini sebagian besar mempertahankan sikap permisif, menarik operator ATM Bitcoin lokal dan platform perdagangan peer-to-peer. Analis keuangan percaya bahwa kerja sama yang lebih besar dengan regulator Barat dapat memfasilitasi ambisi Kirgizstan untuk memposisikan dirinya sebagai pusat kripto yang patuh, terutama dalam konteks proyek percontohan Digital Yuan Tiongkok di Asia Tengah.
Baik Gedung Putih maupun Departemen Keuangan Inggris belum memberikan tanggapan atas permohonan tersebut. Para pengamat mencatat bahwa langkah Kirgizstan dapat menjadi preseden bagi ekonomi berkembang lainnya yang berusaha menyeimbangkan manfaat inovasi aset digital dengan risiko terjebak dalam rezim sanksi geopolitik secara tidak sengaja.
Komentar (0)