Kementerian Keuangan Thailand mengumumkan peluncuran program percontohan selama 18 bulan yang memungkinkan wisatawan asing mengkonversi cryptocurrency menjadi baht Thailand untuk transaksi lokal. Skema ini, yang akan dimulai akhir bulan ini, akan memungkinkan konversi hingga maksimal 550.000 baht (sekitar $16.949) per pengunjung, sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata di tengah penurunan kedatangan. Aset digital akan ditukar melalui platform crypto berlisensi di Thailand, dengan kredit baht yang diterbitkan ke aplikasi dompet online untuk pembayaran di pedagang yang berpartisipasi.
Sekretaris permanen Kementerian Keuangan, Lavaron Sangsnit menjelaskan bahwa batasan tersebut dirancang untuk mencegah aliran ilegal sekaligus mengumpulkan data tentang pola penggunaan dan kepatuhan. Program percontohan akan dievaluasi ulang di tengah pelaksanaannya, dengan batas konversi dan kriteria peserta yang dapat disesuaikan berdasarkan tinjauan regulasi. Wisatawan akan mengakses layanan melalui bursa crypto yang ditunjuk, yang akan memproses transaksi dan mentransfer baht ke dompet seluler yang disetujui. Dompet ini akan dapat terintegrasi dengan sistem point-of-sale lokal, mempermudah pengeluaran crypto di hotel, restoran, dan toko.
Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira mengatakan inisiatif ini bertujuan meningkatkan pengeluaran wisatawan tahap awal dan menangkap pangsa dari pendapatan pariwisata yang diperkirakan mencapai $60 miliar yang dihasilkan Thailand pada 2019. Badan perencanaan negara telah menurunkan perkiraan kedatangan wisatawan asing pada 2025 sebesar 10% menjadi 33 juta pengunjung. Dengan memperkenalkan konversi aset digital, Thailand berusaha membedakan penawaran pariwisatanya dan menarik pelancong yang melek teknologi. Pejabat akan memantau perlindungan anti-pencucian uang, volume transaksi, dan dampak pasar, berkoordinasi dengan Bank of Thailand dan Kantor Anti-Pencucian Uang.
Program percontohan ini hadir di tengah meningkatnya minat global terhadap sistem pembayaran aset digital. Ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini telah mengembangkan kerangka regulasi untuk bisnis crypto, termasuk perizinan bagi penyedia layanan. Program ini merupakan inisiatif pertama yang didukung negara untuk mengintegrasikan konversi crypto langsung ke dalam pengeluaran sehari-hari wisatawan. Hasilnya akan menjadi dasar keputusan kebijakan yang lebih luas tentang pembayaran crypto ritel dan inovasi keuangan. Jika berhasil, skema ini dapat diperluas ke pengguna domestik dan batasan yang lebih tinggi, dengan kemungkinan integrasi ke dalam uji coba mata uang digital bank sentral.
Pengamat internasional, termasuk IMF, mencatat bahwa skema pembayaran crypto yang diatur dapat menawarkan efisiensi sekaligus menimbulkan risiko terhadap integritas keuangan. Thailand merencanakan tinjauan berkala setiap enam bulan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Data dari program percontohan ini akan memandu strategi peluncuran nasional, program adopsi pedagang, dan standar interoperabilitas untuk pembayaran digital lintas batas di kawasan ASEAN.
(0)