Lingkup Konsultasi CBDT
Atas nama Pemerintah India, Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT) mengeluarkan kuesioner terperinci kepada bursa cryptocurrency, investor, dan pakar industri pada tanggal 19 Agustus 2025. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan umpan balik empiris sebelum menyusun undang-undang Aset Digital Virtual (VDA) yang terpadu dan menentukan otoritas regulasi yang tepat, apakah Securities and Exchange Board of India (SEBI), Reserve Bank of India (RBI), atau badan khusus baru.
Isu Utama yang Sedang Ditinjau
- Tarif TDS 1%: CBDT sedang menelaah apakah tarif Pajak yang Dipotong di Sumber (TDS) saat ini pada transaksi VDA perlu disesuaikan agar sejalan dengan praktik terbaik global dan mengurangi migrasi perdagangan ke luar negeri.
- Pembatasan Pengimbangan Kerugian: Saat ini pedagang tidak dapat mengimbangi kerugian kripto terhadap keuntungan. Dewan mempertimbangkan apakah akan mengizinkan pembawa kerugian, yang dapat meningkatkan likuiditas pasar.
- Pengawasan Regulasi: Konsultasi ini mencari pandangan tentang kerangka pengawasan, protokol KYC/AML, dan koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan kepatuhan tanpa menghambat inovasi.
- Migrasi Perdagangan: Rezim pajak ketat India telah menyebabkan pergeseran volume perdagangan signifikan ke Dubai dan yurisdiksi ramah kripto lainnya. Umpan balik diminta untuk membalikkan tren ini.
Tanggapan Industri dan Langkah Selanjutnya
Reaksi awal industri menunjukkan dukungan kuat untuk pengimbangan kerugian, dianggap penting untuk kedalaman pasar dan kepercayaan investor. Bursa telah mengajukan data yang menunjukkan hingga 20% volume migrasi ke luar negeri karena struktur pajak saat ini. Masukan para pemangku kepentingan dijadwalkan hingga pertengahan September. CBDT berencana untuk mensintesis temuan dan merekomendasikan amandemen kepada Kementerian Keuangan, dengan rancangan undang-undang diharapkan pada akhir 2025.
Komentar (0)